Tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan : 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang Hakim dengan sebutan "Yang Mulia" dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan"Penasihat Hukum" 6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang: -. Senjata api -. Benda tajam -. Bahan peledak -. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. 7. Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda diatas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan, pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut diatas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana. 8. Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang 9. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 10. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 11. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 12. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang 13. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 14. Membuang sampah pada tempatnya. 15. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan. 16. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun viderecorder, di mohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim.
 

Artikel Hukum

Kini, Ketua PT Berwenang Lakukan Penyumpahan Terhadap Semua Advokat

Kini, Ketua PT Berwenang Lakukan Penyumpahan Terhadap Semua Advokat

Jakarta-Humas, Ketua MA mengeluarkan aturan bahwa kini Ketua Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi syarat, baik yang diajukan oleh organisasi advokat yang mengatasnamakan Peradi maupun pengurus organisasi advokat lainnya, hingga tebentuknya Undang-Undang Advokat yang baru. Hal tersebut termuat dalam surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal penyumpahan advokat yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia.

Surat KMA nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 ini membatalkan surat Ketua MA nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal penyumpahan advokat dan Surat Ketua MA Nomor 52/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010. Seperti diketahui dalam surat KMA Nomor 089/KMA/VI/2010 diatur bahwa Para Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para Calon Advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus PERADI, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010.

Dalam surat yang berisi 7 (tujuh) poin ini, tergambar argumen yuridis dan sosiologis yang menjadi pijakan pemberian wewenang KPT untuk menyumpah seluruh advokat.
Dalam poin 3 (tiga) Surat Ketua MA dijelaskan bahwa UUD 1945 menjamin hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak mendapatkan imblan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, tidak terkecuali bagi Advokat.

Sementara itu secara sosiologis, antara Peradi dan KAI tanggal 24 Juni 2010 di hadapan Ketua Mahkamah Agung, telah melakukan kesepakatan yang pada intinya organisasi advokat yang disepakati dan merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Atas dasar kesepkatan ini, Ketua MA melalui Surat nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 mengatur bahwa hanya advokat yang diajukan oleh Peradi-lah yang dapat disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

“ternyata kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan Peradi yang dianggap wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah. Disamping itu berbagai pengurus advokat dari organisasi-organisasi lainnya juga mengajukan penyumpahan”, jelas Ketua MA dalam poin 2 (dua) surat nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015.

Alasan sosiologis lainnya sebagaimana ditulis dalam poin 4 (empat) adalah fakta bahwa di beberapa daerah tenaga advokat dirasakan sangat kurang karena banyak advokat yang belum diambil sumpah atau janji sehingga tidak bisa beracara di pengadilan sedangkan pencari keadilan sangat membutuhjan jasa advokat.

Dengan adanya kebijakan terbaru dari Mahkamah Agung ini, maka setiap kepengurusan advokat dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji sepanjang terpenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Advokat. (an)sumber data dari website kepaniteraan. (Sumber Dikutip Dari : www.mahkamahagung.go.id)


 3487,    Artikel Hukum

BERITA POPULER

siwas

   PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI APLIKASI SIWAS

 

    Untuk Melapor Anda Dapat Langsung ke Meja Pengaduan PN Baturaja atau

 

     Melalui Layanan pesan singkat (SMS) Ke Nomor 085282490900 dengan format SMS:
     nama pelapor#nip/no.identias pelapor#nama terlapor#satuan kerja terlapor#isi pengaduan

 

     Pengaduan Melalui (e-mail) Dikirim Kealamat :
     pengaduan@badanpengawasan.net

 

     Pengaduan Secara Tertulis Dikirim ke alamat :
     Kepala Badan Pengawasan MA RI Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur Jakarta

     Pusat – 13011 Atau Kotak Pengaduan Pada Badan Pengawasan,  Tlp/Fax :  (021) 29079274

 

     Pengaduan Melalui Aplikasi Online SIWAS :  Silahkan Klik Disini

 

 

Pengadilan Negeri Baturaja telah sepenuhnya melayani pembuatan Surat Keterangan secara ONLINE. Layanan tersebut dapat diakses melalui alamat  https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id  Brosur Eraterang Dapat didownload pada lampiran brosur eraterang, Petunjuk penggunaan aplikasi Surat Keterangan ONLINE dapat diunduh pada  lampiran ini

bluebrowncustomgreenorangepinkredturquoiseyellow