Tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan : 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang Hakim dengan sebutan "Yang Mulia" dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan"Penasihat Hukum" 6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang: -. Senjata api -. Benda tajam -. Bahan peledak -. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. 7. Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda diatas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan, pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut diatas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana. 8. Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang 9. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 10. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 11. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 12. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang 13. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 14. Membuang sampah pada tempatnya. 15. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan. 16. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun viderecorder, di mohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim.
 
WAKIL KETUA - DENNIE ARSAN FATRIKA, SH., MH
dd
    Nama :   DENNIE ARSAN FATRIKA, SH., MH
    NIP :   19750921 199903 1 004
    Jabatan :   WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI 
    Pangkat / Golongan :   PEMBINA / (IV/a)
    Tempat / Tgl Lahir :

 Jakarta/21 September 1975

    Agama :

  Islam

    Pendidikan :   - SDN. III JAKARTA TAHUN 1987
      - SMPN. 12 JAKARTA TAHUN 1990
      - SMAN JAKARTA TAHUN 1993
   

  - S1 HUKUM UNDIP TAHUN 1998

                      -  S2 HUKUM 

PERJALANAN KARIR

  Karir :

- CPNS/CAKIM PN KARAWANG 

- HAKIM PN MAMUJU

- HAKIM PN LUBUK BASUNG

- HAKIM PN LUBUK LINGGAU

- HAKIM PN BOGOR

- WAKIL KETUA PN SABANG

- WAKIL KETUA PN BATURAJA

pengaduan pengadilan negeri baturaja

PENGADUAN MASYARAKAT

 

Pengadilan Negeri Baturaja menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan . Meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan. Anda juga dapat mengirimkan pengaduan secara online melalui email : pengaduan@pn-baturaja.go.id atau masyarakat juga dapat mengirimkan pengaduan melalui sms dengan format : Pengaduan#isi pengaduan kirim ke 087744641222

Pelayanan Kepaniteraan

 

SMS Perkara

SMS PERKARA

 

Pengadilan Negeri Baturaja menyediakan fasilitas SMS Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang ingin mengetahui info dan perkembangan perkara sampai dengan status perkara, info jadwal sidang serta info biaya perkara dengan mudah, praktis, cepat dan hemat, cukup dengan mengirimkan SMS ke nomor 087744641222 dengan format :

 

  • Bila ingin mengakses Info Perkara : INFO#NOMOR_PERKARA

Contoh : INFO#21/Pdt.g/2015/PN Bta

 

  • Bila ingin mengakses Jadwal Sidang : JADWAL#NOMOR_PERKARA

Contoh : JADWAL#21/Pdt.g/2015/PN Bta

 

  • Bila ingin mengakses Biaya Perkara : BIAYA#NOMOR_PERKARA

Contoh : BIAYA#21/Pdt.G/2015/PN Bta

 

PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

 

Perkara dengan acara cepat atau acara singkat hanya dikenal dalam ranah hukum pidana. Namun mulai 7 Agustus 2015, perkara perdata yang nilai gugatannya tidak lebih dari 200 juta dan bukan mengenai sengketa tanah akan diperiksa dengan acara yang sederhana oleh hakim tunggal. Hal ini karena pada tanggal 7 Agustus 2015 telah diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang  Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam memeriksa perkara yang dikategorikan sebagai “gugatan sederhana”, pengadilan harus menyelesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Merupakan suatu gebrakan dari Mahkamah Agung sebagai penyelenggara tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagai upaya menciptakan prosedur penyelesaian sengketa lebih sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan, Selengkapnya. /  Download Formulir Gugatan Sederhana

bluebrowncustomgreenorangepinkredturquoiseyellow