Tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan : 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang Hakim dengan sebutan "Yang Mulia" dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan"Penasihat Hukum" 6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang: -. Senjata api -. Benda tajam -. Bahan peledak -. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. 7. Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda diatas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan, pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut diatas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana. 8. Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang 9. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 10. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 11. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 12. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang 13. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 14. Membuang sampah pada tempatnya. 15. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan. 16. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun viderecorder, di mohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim.
 
 PANITERA MUDA HUKUM - AMIRULLAH, SH
    Nama :   Amirullah, SH
    NIP :   19600806 198503 1 003
    Jabatan :   Panmud Hukum Pengadilan Negeri Baturaja
    Pangkat / Golongan :   Penata TK I/ (III/d)
    Tempat / Tgl Lahir :   Bintuhan / 06-08-1960
    Agama :   Islam
    Pendidikan :   - SDN Bintuhan Thn 1975
      - SMPN 1 Tanjung Pandan Thn 1979
      - SMAN 1 Manna Thn 1982
      - SH Universitas Satyahkirti Plg Thn 2005
PERJALANAN KARIR

   Karir :

  - CPNS Pengadilan Negeri Baturaja TMT 01-03-1985

  - PNS Pengadilan Negeri Baturaja TMT 01-03-1986

  - Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja

  - Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja

  - Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja TMT 01-11-1997

  - Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Baturaja TMT 11-07-2007

  - Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Baturaja TMT 22-03-2014

 

PANITERA MUDA PIDANA - SYAIFUL AMRI, SH
    Nama :   Syaiful Amri, SH
    NIP :   19620508 198703 1 008
    Jabatan :   Panmud Pidana Pengadilan Negeri Baturaja
    Pangkat / Golongan :   Penata TK I/ (III/d)
    Tempat / Tgl Lahir :   Bintuhan / 08-05-1962
    Agama :   Islam
    Pendidikan :   - SDN Bengkulu Selatan Thn 1977
      - SMPN Bengkulu Selatan Thn 1981
      - SMA Swasta Bengkulu Thn 1984
      - SH Universitas Satyahkirti Plg Thn 2005
PERJALANAN KARIR

   Karir :

  - CPNS Pengadilan Negeri Baturaja Thn 1987

  - PNS Pengadilan Negeri Baturaja Thn 1988

  - Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja Thn 1999

  - Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Baturaja Thn 2007

  - Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Baturaja Thn 2014

 

PANITERA MUDA PERDATA - ALIDIN, SH
    Nama :   Alidin, SH
    NIP :   19710207 199303 1 004
    Jabatan :   Panmud Perdata PN Baturaja
    Pangkat / Golongan :   Penata / (III/c)
    Tempat / Tgl Lahir :   Kotabumi / 07-02-1971
    Agama :   Islam
    Pendidikan :   - SDN Kotabumi Thn 1985
      - SMPN Tanjung Lubuk OKI Thn 1988
      - SMAN Palembang Thn 1991
      - SH Universitas Muhammadiyahi Thn 2003
PERJALANAN KARIR

   Karir :

  - CPNS Pengadilan Negeri Baturaja Thn 1993

  - PNS Pengadilan Negeri Baturaja Thn 1994

  - Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja Thn 2005

  - Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Thn 2007

  - Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Baturaja Thn 2012

siwas

   PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI APLIKASI SIWAS

 

    Untuk Melapor Anda Dapat Langsung ke Meja Pengaduan PN Baturaja atau

 

     Melalui Layanan pesan singkat (SMS) Ke Nomor 085282490900 dengan format SMS:
     nama pelapor#nip/no.identias pelapor#nama terlapor#satuan kerja terlapor#isi pengaduan

 

     Pengaduan Melalui (e-mail) Dikirim Kealamat :
     pengaduan@badanpengawasan.net

 

     Pengaduan Secara Tertulis Dikirim ke alamat :
     Kepala Badan Pengawasan MA RI Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur Jakarta

     Pusat – 13011 Atau Kotak Pengaduan Pada Badan Pengawasan,  Tlp/Fax :  (021) 29079274

 

     Pengaduan Melalui Aplikasi Online SIWAS :  Silahkan Klik Disini

 

 

Pelayanan Kepaniteraan

 

 

PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

 

Perkara dengan acara cepat atau acara singkat hanya dikenal dalam ranah hukum pidana. Namun mulai 7 Agustus 2015, perkara perdata yang nilai gugatannya tidak lebih dari 200 juta dan bukan mengenai sengketa tanah akan diperiksa dengan acara yang sederhana oleh hakim tunggal. Hal ini karena pada tanggal 7 Agustus 2015 telah diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang  Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam memeriksa perkara yang dikategorikan sebagai “gugatan sederhana”, pengadilan harus menyelesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Merupakan suatu gebrakan dari Mahkamah Agung sebagai penyelenggara tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagai upaya menciptakan prosedur penyelesaian sengketa lebih sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan, Selengkapnya. /  Download Formulir Gugatan Sederhana

bluebrowncustomgreenorangepinkredturquoiseyellow