October 23, 2018

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dharmayukti Karini

BAB I

 

KEANGGOTAAN

 

Pasal 1

 

Seseorang dapat diterima menjadi Anggota Kehormatan berdasarkan Keputusan Musyawarah nasional atas usul dari Pengurus Cabang, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat.

 

Penerimaan sebagai Anggota Kehormatan segera diberitahukan kepada yang bersangkutan oleh Pengurus Pusat dengan tembusan kepada Pengurus Daerah atau Pengurus Cabang yang mengusulkannya.

 

 

 

Pasal 2

 

Setiap Anggota berhak :

 

1.    Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.

 

2.    Memberikan pendapat, usul dan saran.

 

3.    Mengusulkan dan diusulkan, serta memilih dan dipilih sebagai Pengurus.

 

4.    Setiap Anggota mempunyai suara yang sama dalam Musyawarah Cabang dan dapat dipilih untuk menduduki suatu jawaban dalam rangka Pengurus Cabang.

 

 

 

Pasal 3

 

Setiap Anggota berkewajiban :

 

1.    Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta seluruh ketentuan-ketentuan Organisasi dan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional.

 

2.    Membantu Pengurus melaksanakan tugas Organisasi.

 

3.    Memperjuangkan kepentingan Organisasi.

 

4.    Mencegah setiap usaha/tindakan yang merugikan kepentingan Organisasi.

 

5.    Membayar Iuran.

 

 

 

Pasal 4

 

Anggota kehormatan dapat menjadi Narasumber dalam berbagai pembahasan dan pemikiran tentang kemajuan organisasi (misalnya : MUNAS, RAKERNAS, Seminar, Lokakarya) serta membina, mengarahkan dan menjaga kehormatan Organisasi.

 

 

 

Pasal 5

 

Keanggotaan Dharmayukti Karini berakhir apabila :

 

1.    Anggota meninggal dunia.

 

2.    Suami atau yang bersangkutan memasuki masa Purnabakti.

 

3.    Yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatannya.

 

 

 

Pasal 6

 

Anggota Biasa  dan Anggota Luar Biasa berkewajiban  membayar  iuran dengan rincian :

 

1.    Golongan I dan II                                             Rp.      500,-

 

2.    Golongan III Non Jabatan                                Rp.    1.000,-

 

3.    Eselon V                                                           Rp.    1.500,-

 

4.    Eselon IV dan III                                              Rp.    2.500,-

 

 

 

5.    Hakim Tingkat Pertama                                    Rp.    5.000,-

 

6.    Hakim Tingkat Banding                                    Rp.    7.000,-

 

7.    Eselon II                                                            Rp.    7.000,-

 

8.    Eselon I                                                             Rp.    8.000,-

 

9.    Hakim Agung                                                    Rp.  10.000,-

 

10. Pimpinan Mahkamah Agung                             Rp.  15.000,-

 

 

 

BAB II

 

MUSYAWARAH NASIONAL, DAERAH DAN CABANG

 

Pasal 7

 

1.    Pengurus Pusat menentukan jumlah utusan dalam Musyawarah Nasional untuk tiap-tiap Daerah didasarkan atas pertimbangan jumlah anggotanya.

 

2.    Utusan Daerah terdiri unsur Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang yang ditetapkan oleh rapat Pengurus Daerah.

 

3.    Pemberitahuan untuk mengikuti Musyawarah Nasional dilakukan oleh Pengurus Pusat, kepada Pengurus Daerah sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Musyawarah Nasional dilaksanakan. Dalam surat pemberitahuan disebutkan pula hal-hal yang akan dibicarakan.

 

4.    Tata Tertib persidangan dalam Musyawarah Nasional ditetapkan oleh Pengurus Pusat bersama-sama dengan utusan-utusan Daerah yang mengikuti Musyawarah Nasional.

 

5.    Pimpinan Musyawarah Nasional dipilih oleh Peserta Musyawarah Nasional. Sebelum Pimpinan Musyawarah Nasional terpilih, sidang dipimpin oleh Pengurus Pusat.

 

6.    Setiap Keputusan Musyawarah Nasional diambil atas dasar musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

 

 

 

Pasal 8

 

1.    Dalam Musyawarah Nasional Ketua Umum membentuk Tim Formatur dengan anggota berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, untuk menyusun Personalia Pengurus Pusat.

 

2.    Ketua Umum sekaligus sebagai Ketua tim Formatur.

 

 

 

Pasal 9

 

1.    Musyawarah Daerah memilih Ketua yang sekaligus menjadi Ketua Tim Formatur.

 

2.    Musyawarah Daerah memilih anggota Tim Formatur sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang untuk menyusun Personalia Pengurus Daerah.

 

3.    Tata Tertib Musyawarah Daerah dan Tata Cara Pemilihan Pengurus Daerah ditetapkan menurut ketentuan masing-masing Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 10

 

1.    Musyawarah Cabang memilih Ketua yang sekaligus menjadi Ketua Tim Formatur.

 

2.    Musyawarah Cabang memilih anggota Tim Formatur sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang untuk menyusun Personalia Pengurus Cabang.

 

3.    Tata Tertib Musyawarah Cabang dan Tata Cara Pemilihan Pengurus Cabang ditetapkan menurut ketentuan Cabang yang bersangkutan.

 

Pasal 11

 

1.    Masa bakti Pengurus Pusat  adalah 3 (tiga) tahun. Apabila dalam 3 (tiga) tahun belum dilaksanakan Musyawarah Nasional, maka masa bakti diperpanjang sampai dengan pemilihan Pengurus Pusat yang baru dalam Musyawarah Nasional.

 

2.    Pengurus Daerah dipilih setiap 3 (tiga) tahun dalam Musyawarah Daerah, apabila Musyawarah Daerah belum dilaksanakan, maka masa bakti diperpanjang sampai terbentuknya Pengurus baru dalam Musyawarah Daerah.

 

3.    Pengurus Cabang dipilih setiap 3 (tiga) tahun dalam Musyawarah Cabang, apabila Musyawarah Cabang belum dilaksanakan, maka masa bakti diperpanjang sampai terbentuknya Pengurus baru dalam Musyawarah Cabang.

 

4.    Pengisian Pengurus Antar Waktu karena adanya lowongan/kekosongan dan atau tidak lengkapnya pengurus dalam suatu kepengurusan baik Pengurus Pusat, Daerah maupun Cabang akan diisi berdasarkan pemilihan secara musyawarah dalam rapat pengurus masing-masing.

 

 

 

BAB III

 

WEWENANG DAN KEWAJIBAN PELINDUNG

 

Pasal 12

 

Pelindung bertugas untuk melindungi, membina dan memberi nasehat kepada para Pengurus/Anggota Dharmayukti Karini untuk mencapai tujuan Organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

 

 

 

BAB IV

 

KEKAYAAN

 

Pasal 13

 

1.    15% (lima belas persen) dari iuran bulanan yang diterima oleh Cabang diserahkan kepada Pengurus Pusat.

 

2.    25% (dua puluh lima persen) dari iuran bulanan yang diterima oleh Cabang diserahkan kepada Pengurus Daerah.

 

3.    60% (enam puluh persen) dari iuran bulanan yang diterima oleh Cabang dikelola oleh Pengurus Cabang.

 

 

 

BAB V

 

LAMBANG

 

Pasal 14

 

1.    Lambang Dharmayukti Karini berbentuk :

 

a.   Oval (bulat telur), mempunyai 2 (dua) garis lingkar berwarna hijau dan berlatar dasar kuning.

 

b.   Bertuliskan melengkung DHARMAYUKTI pada bagian atas dan KARINI pada bagian bawah, berwarna hijau.

 

c.    Ditengahnya terdapat lingkaran berwarna hijau disisipi melingkar oleh 1 (satu) garis pinggir berwarna kuning, didalamnya terdapat setangkai bunga teratai mekar dan 2 (dua) kuncup bunga teratai serta 2 (dua) daun teratai, yang berdiri tegak di atas 4 (empat) riak air yang bergelombang.

 

2.    Lambang Dharmayukti Karini menggambarkan :

 

a.   Bunga teratai :

 

·         Merupakan symbol/lambang kesucian dimanapun berada tetap indah dan menarik.

 

·         Dari bunga sampai akar memiliki berbagai khasiat.

 

·         Teratai tumbuh subur di air, terutama yang terkena cahaya matahari.

 

Anggota Dharmayukti Karini dimanapun dan dalam situasi apapun harus menjadi teladan/panutan bagi masyarakat sekitarnya.

 

b.   Lima Batang Teratai : menggambarkan Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai Azas Organisasi.

 

c.    Empat Riak Air : melambangkan 4 (empat) lingkungan Peradilan (Umum, Agama, Tata Usaha Negara dan Militer).

 

d.   Bunga Mekar dan Kuncup : melambangkan harapan dan kesinambungan generasi ke generasi, selalu ada pengkaderan di dalam Organisasi (regenerasi).

 

e.   Dua Daun mengarah ke atas sebagai penyangga : lambang keharmonisan rumah tangga.

 

f.     Warna Hijau menggambarkan Dharmayukti Karini sebagai bagian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hijau adalan Lambang Peradilan.

 

g.    Warna Kuning : menggambarkan Keagungan.

 

3.    Arti Dharmayukti Karini adalah wanita yang memiliki keutamaan dalam hal kejujuran, kebenaran dan keadilan.

 

 

 

BAB VI

 

PERATURAN PERALIHAN

 

Pasal 15

 

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga akan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

 

 

 

BAB VII

 

PENUTUP

 

Pasal 16

 

Anggaran Rumah Tangga mulai berlaku sejak ditetapkan.

Last modified on Tuesday, 13 June 2017 05:10
Copyright © PN-Baturaja 2017 All Rights Reserved. Designed By PN-Baturaja