Tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan : 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang Hakim dengan sebutan "Yang Mulia" dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan"Penasihat Hukum" 6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang: -. Senjata api -. Benda tajam -. Bahan peledak -. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. 7. Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda diatas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan, pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut diatas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana. 8. Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang 9. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 10. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 11. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 12. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang 13. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 14. Membuang sampah pada tempatnya. 15. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan. 16. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun viderecorder, di mohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim.
 

Berita dan Informasi Terkini

Nobar Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI di PN Baturaja

Nobar Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI di PN Baturaja

Baturaja, 27 Februari 2019, Seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Baturaja bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Baturaja menyaksikan penyampaian Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung yang disiarkan secara langsung pada channel Youtube Mahkamah Agung.

Dalam acara tersebut Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mengatakan sepanjang tahun 2018 Mahkamah Agung telah memutus sebanyak 16.911 dari 17.638 perkara atau 96,33% secara tepat waktu dalam jangka waktu satu sampai tiga bulan.

0

Dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2018 pada Sidang Pleno Mahkamah Agung RI 2019 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Selatan pada Rabu (27/2/2019),  Ia mengatakan, hanya 3,67% perkara yang diputus dalam jangka waktu di atas tiga bulan. MA Telah Putus 16.911 Perkara Tepat Waktu.

Pada 2018 Mahkamah Agung menetapkan target penyelesaian perkara tepat waktu sebesar 75%.

Ia mengatakan, oleh karena itu MA berhasil melampaui semua target yang ditetapkan dan memecahkan rekor pada tahun 2017.

“Tahun 2018 Mahkamah Agung berhasil melampaui semua target yang telah ditetapkan bahkan memecahkan rekor yang dicetak pada tahun sebelumnya," pungkasnya.

Hatta Ali juga menjelaskan capaian tersebut menunjukan semua parameter pengukuran kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung, yakni jumlah perkara yang diputus,  jumlah sisa perkara, rasio produktivitas memutus perkara, jumlah perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu (on time case processing), jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju, dan rasio penyelesaian perkara (clearance rate), melampaui semua target yang ditetapkan.

Penyampaian Laporan Akhir Tahun MA ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Jokowi, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, dan sejumlah Menteri yakni Menkopolhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Selain itu hadir juga para Ketua Mahkamah Agung Negara-negara sahabat yakni Ketua Mahkamah Agung Singapura Yang Mulia Sundaresh Menon, Ketua Mahkamah Federal Malaysia Yang Mulia Tan Sri Datuk Seri Panglima Richard Malanjum dan Ketua Mahkamah Agung Belanda Yang Mulia Maarten Feteris beserta Wakil Ketua Mahkamah Agung dari Kerajaan Qatar, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Sudan, dan Para Hakim Agung dari Kerajaan Bahrain.


 13,    13  Mar  2019 ,   Berita Terkini

BERITA POPULER

Pelayanan Pengadilan

Pengadilan Negeri Baturaja Siap Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Pencari Keadilan yang membutuhkan Informasi dengan mudah cepat dan gratis melalui prosedur biasa atau prosedur khusus atau dengan cara :
  • Datang Langsung Ke Pengadilan Negeri Baturaja
  • Temui Petugas Meja Informasi dan Isi Formulir Permohonan Informasi
  • Mintalah Tanda Terima Kepada Petugas Informasi
  • Permohonan Informasi GRATIS Kecuali Biaya fotokopi
  • Keterangan Informasi paling lambat 3 hari sejak permohonan diterima
  • Keterangan Informasi Dapat Diperpanjang Bila Bervolume Besar
  • Keterangan Informasi Dapat Diperpanjang Bila Bukan Informasi Terbuka
Pelayanan Administrasi Persidangan pada Pengadilan Negeri Baturaja meliputi :
  • Persidangan Dimulai Pukul 09:00 WIB s/d Selesai
  • Persidangan pada Kab. OKU Timur Dilaksanakan setiap hari selasa
  • Persidangan pada Kab. OKU Selatan Dilaksanakan setiap hari Kamis
  • Persidangan Perkara Tilang dilaksanakan setiap hari Rabu
  • Jadwal Sidang dan Perkembangan Perkara yang selalu update
  • Pelayanan Pengadilan untuk Perkara Pidana tidak dikenakan biaya
  • Informasi Biaya Perkara Perdata
  • Pelayanan Perkara Perdata Permohonan
  • Pelayanan Perkara Perdata Gugatan
  • Pelayanan Upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali
Penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidak bersifat diskriminatif. Artinya setiap manusia, baik mampu atau tidak mampu secara sosial-ekonomi, berhak memperoleh pembelaan hukum di depan pengadilan. Untuk itu diharapkan sifat pembelaan secara cuma-cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihat dari aspek degradasi martabat atau harga diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang semata-mata untuk meringankan beban (hukum) masyarakat tidak mampu. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma- cuma) dengan mencantumkan alasan- alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan :
  • Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa setempat
  • Surat Keterangan Tunjangan Sosial (Kartu Keluarga Miskin/Jamkesmas)
  • Surat Pernyataan Tidak Mampu
 

siwas

   PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI APLIKASI SIWAS

 

    Untuk Melapor Anda Dapat Langsung ke Meja Pengaduan PN Baturaja atau

 

     Melalui Layanan pesan singkat (SMS) Ke Nomor 085282490900 dengan format SMS:
     nama pelapor#nip/no.identias pelapor#nama terlapor#satuan kerja terlapor#isi pengaduan

 

     Pengaduan Melalui (e-mail) Dikirim Kealamat :
     pengaduan@badanpengawasan.net

 

     Pengaduan Secara Tertulis Dikirim ke alamat :
     Kepala Badan Pengawasan MA RI Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur Jakarta

     Pusat – 13011 Atau Kotak Pengaduan Pada Badan Pengawasan,  Tlp/Fax :  (021) 29079274

 

     Pengaduan Melalui Aplikasi Online SIWAS :  Silahkan Klik Disini

 

 

bluebrowncustomgreenorangepinkredturquoiseyellow