Tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan : 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang Hakim dengan sebutan "Yang Mulia" dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan"Penasihat Hukum" 6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang: -. Senjata api -. Benda tajam -. Bahan peledak -. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. 7. Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda diatas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan, pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut diatas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana. 8. Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang 9. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 10. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 11. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 12. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang 13. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 14. Membuang sampah pada tempatnya. 15. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan. 16. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun viderecorder, di mohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim.
 

Berita dan Informasi Terkini

PERKARA PIDANA SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR  DI PENGADILAN NEGERI BATURAJA

PERKARA PIDANA SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR DI PENGADILAN NEGERI BATURAJA

Pengadilan Negeri Baturaja merupakan salah satu pengadilan negeri di wilayah Sumatera Selatan yang memiliki wilayah hukum yang cukup luas. Cakupan wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja dimulai dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.  Pengadilan Negeri Baturaja telah banyak menyelesaikan berbagai perkara pidana dan perkara perdata. Untuk setiap perkara yang masuk, Pengadilan Negeri Baturaja selaku pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang untuk menerima, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 50 dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Perkara pidana merupakan perkara yang cukup banyak masuk setiap tahunnya di Pengadilan Negeri Baturaja. Perubahan jumlah perkara yang masuk setiap tahun terlihat sangat siginifikan. Hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Baturaja menerima setiap perkara di 3 (tiga) wilayah kabupaten. Data jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya di Pengadilan Negeri Baturaja merupakan salah satu data yang harus disediakan oleh Pengadilan Negeri Baturaja mengingat data tersebut merupakan data penting bagi pemerintah kabupaten dan instansi terkait serta akademisi untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi agar pada akhirnya menghasilkan kebijakan-kebijakan strategis guna meminimalisir terjadinya tindak pidana di masing-masing wilayah kabupaten. Namun penyajian data terkait dengan jumlah perkara pidana yang masuk tersebut belum disusun secara sistematis, sehingga sedikit menyulitkan pihak-pihak tertentu untuk mengetahui informasi tersebut.

 

Untuk mengetahui jumlah perkara pidana yang masuk di Pengadilan Negeri Baturaja setiap tahunnya berdasarkan masing-masing wilayah kabupaten, maka penulis menjadikan kebutuhan akan informasi tersebut sebagai salah satu kegiatan dalam pelaksanaan aktualisasi Calon Pegawai Negeri Sipil/Calon Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Pengadilan Negeri Baturaja. Penulis menyusun data jumlah perkara pidana masuk selama 5 (lima) tahun terakhir dimulai dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Penulis menyusun data tersebut secara rinci dan sistematis berdasarkan jumlah perkara pidana masuk setiap bulan, setiap tahun dan setiap wilayah kabupaten.

 

grafik data

 

Untuk mengetahui lebih jelas terkait laporan data jumlah perkara pidana masuk di Pengadilan Negeri Baturaja tahun 2013 – 2017 dapat mengakses data berikut.

 


 89,    04  Jul  2018 ,   Berita Terkini

BERITA POPULER

Pelayanan Pengadilan

Pengadilan Negeri Baturaja Siap Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Pencari Keadilan yang membutuhkan Informasi dengan mudah cepat dan gratis melalui prosedur biasa atau prosedur khusus atau dengan cara :
  • Datang Langsung Ke Pengadilan Negeri Baturaja
  • Temui Petugas Meja Informasi dan Isi Formulir Permohonan Informasi
  • Mintalah Tanda Terima Kepada Petugas Informasi
  • Permohonan Informasi GRATIS Kecuali Biaya fotokopi
  • Keterangan Informasi paling lambat 3 hari sejak permohonan diterima
  • Keterangan Informasi Dapat Diperpanjang Bila Bervolume Besar
  • Keterangan Informasi Dapat Diperpanjang Bila Bukan Informasi Terbuka
Pelayanan Administrasi Persidangan pada Pengadilan Negeri Baturaja meliputi :
  • Persidangan Dimulai Pukul 09:00 WIB s/d Selesai
  • Persidangan pada Kab. OKU Timur Dilaksanakan setiap hari selasa
  • Persidangan pada Kab. OKU Selatan Dilaksanakan setiap hari Kamis
  • Persidangan Perkara Tilang dilaksanakan setiap hari Rabu
  • Jadwal Sidang dan Perkembangan Perkara yang selalu update
  • Pelayanan Pengadilan untuk Perkara Pidana tidak dikenakan biaya
  • Informasi Biaya Perkara Perdata
  • Pelayanan Perkara Perdata Permohonan
  • Pelayanan Perkara Perdata Gugatan
  • Pelayanan Upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali
Penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidak bersifat diskriminatif. Artinya setiap manusia, baik mampu atau tidak mampu secara sosial-ekonomi, berhak memperoleh pembelaan hukum di depan pengadilan. Untuk itu diharapkan sifat pembelaan secara cuma-cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihat dari aspek degradasi martabat atau harga diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang semata-mata untuk meringankan beban (hukum) masyarakat tidak mampu. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma- cuma) dengan mencantumkan alasan- alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan :
  • Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa setempat
  • Surat Keterangan Tunjangan Sosial (Kartu Keluarga Miskin/Jamkesmas)
  • Surat Pernyataan Tidak Mampu
 

siwas

   PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI APLIKASI SIWAS

 

    Untuk Melapor Anda Dapat Langsung ke Meja Pengaduan PN Baturaja atau

 

     Melalui Layanan pesan singkat (SMS) Ke Nomor 085282490900 dengan format SMS:
     nama pelapor#nip/no.identias pelapor#nama terlapor#satuan kerja terlapor#isi pengaduan

 

     Pengaduan Melalui (e-mail) Dikirim Kealamat :
     pengaduan@badanpengawasan.net

 

     Pengaduan Secara Tertulis Dikirim ke alamat :
     Kepala Badan Pengawasan MA RI Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur Jakarta

     Pusat – 13011 Atau Kotak Pengaduan Pada Badan Pengawasan,  Tlp/Fax :  (021) 29079274

 

     Pengaduan Melalui Aplikasi Online SIWAS :  Silahkan Klik Disini

 

 

bluebrowncustomgreenorangepinkredturquoiseyellow