Tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan : 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang Hakim dengan sebutan "Yang Mulia" dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan"Penasihat Hukum" 6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang: -. Senjata api -. Benda tajam -. Bahan peledak -. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. 7. Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda diatas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan, pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut diatas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana. 8. Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang 9. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 10. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 11. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 12. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang 13. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 14. Membuang sampah pada tempatnya. 15. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan. 16. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun viderecorder, di mohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim.
 

Berita dan Informasi Terkini

MONITORING OLEH TIM AKREDITASI PENGADILAN TINGGI PALEMBANG DI PENGADILAN NEGERI BATURAJA

MONITORING OLEH TIM AKREDITASI PENGADILAN TINGGI PALEMBANG DI PENGADILAN NEGERI BATURAJA

Baturaja, tanggal 24-25 November 2016 bertempat di halaman kantor Pengadilan Negeri Baturaja keluarga besar Pengadilan Negeri Baturaja menerima kunjungan dari tim monitoring Pengadilan Tinggi Palembang. Rombongan tim monitoring akreditasi dari Pengadilan Tinggi Palembang langsung disambut dengan tarian selamat datang.

 DSC04023

Kedatangan tim monitoring Pengadilan Tinggi Palembang salah satu bentuk dan fungsi Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya adalah Fungsi Pengawasan serta Pembinaan. Fungsi Pengawasan dan Pembinaan ini dapat dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi ataupun Ketua Pengadilan Tinggi langsung khusus untuk pembinaan. Dalam upaya Pengadilan Tinggi Palembang untuk melaksanakan fungsi pengawasannya di daerah, maka telah menugaskan Hakim Tinggi Pengawas Pengadilan Tinggi Palembang untuk Pengadilan Negeri Baturaja untuk melakukan Tugas Pengawasan dalam hal Monitoring dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan di Pengadilan Negeri Baturaja. Tim Monitoring  Pengawasan yang terdiri dari:

  1. Bapak Mabruq Nur, SH., MH (Ketua Pengadilan Tinggi Palembang)
  2. Bapak DR. Drs. Muh. Yunus Wahab, SH., MH (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang)
  3. Bapak Hery Supriyono, SH., M.Hum (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang)
  4. Bapak Tani Ginting, SH., MH (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang)
  5. Bapak Solahuddin, SH., MH (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang)
  6. Ibu Vivi Yulianita, SE., SH., MM (Sekretaris Pengadilan Tinggi Palembang)
  7. Bapak Tamba P Hutabarat, SH., MH (Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Palembang)
  8. Bapak Ishak Rizal, ST (Kabag Perencanaan dan Kepegawaian)

 

DSC04077

P 20161125 091449

Hari pertama Monitoring dimulai dengan opening meeting yang diikuti oleh seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Baturaja, yang kemudian dilanjutkan dengan hari kedua peninjauan tiap-tiap ruangan oleh tim monitoring akreditasi, yang kemudian diakhiri dengan closing meeting yang didalamnya disampaikan kata sambutan penyemangat kerja oleh tim akreditasi agar Pengadilan Negeri Baturaja semakin maju dan lebih baik kedepannya.


 337,    Berita Terkini

BERITA POPULER

Pelayanan Pengadilan

Pengadilan Negeri Baturaja Siap Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Pencari Keadilan yang membutuhkan Informasi dengan mudah cepat dan gratis melalui prosedur biasa atau prosedur khusus atau dengan cara :
  • Datang Langsung Ke Pengadilan Negeri Baturaja
  • Temui Petugas Meja Informasi dan Isi Formulir Permohonan Informasi
  • Mintalah Tanda Terima Kepada Petugas Informasi
  • Permohonan Informasi GRATIS Kecuali Biaya fotokopi
  • Keterangan Informasi paling lambat 3 hari sejak permohonan diterima
  • Keterangan Informasi Dapat Diperpanjang Bila Bervolume Besar
  • Keterangan Informasi Dapat Diperpanjang Bila Bukan Informasi Terbuka
Pelayanan Administrasi Persidangan pada Pengadilan Negeri Baturaja meliputi :
  • Persidangan Dimulai Pukul 09:00 WIB s/d Selesai
  • Persidangan pada Kab. OKU Timur Dilaksanakan setiap hari selasa
  • Persidangan pada Kab. OKU Selatan Dilaksanakan setiap hari Kamis
  • Persidangan Perkara Tilang dilaksanakan setiap hari Rabu
  • Jadwal Sidang dan Perkembangan Perkara yang selalu update
  • Pelayanan Pengadilan untuk Perkara Pidana tidak dikenakan biaya
  • Informasi Biaya Perkara Perdata
  • Pelayanan Perkara Perdata Permohonan
  • Pelayanan Perkara Perdata Gugatan
  • Pelayanan Upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali
Penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidak bersifat diskriminatif. Artinya setiap manusia, baik mampu atau tidak mampu secara sosial-ekonomi, berhak memperoleh pembelaan hukum di depan pengadilan. Untuk itu diharapkan sifat pembelaan secara cuma-cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihat dari aspek degradasi martabat atau harga diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang semata-mata untuk meringankan beban (hukum) masyarakat tidak mampu. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma- cuma) dengan mencantumkan alasan- alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan :
  • Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa setempat
  • Surat Keterangan Tunjangan Sosial (Kartu Keluarga Miskin/Jamkesmas)
  • Surat Pernyataan Tidak Mampu
 

pengaduan pengadilan negeri baturaja

PENGADUAN MASYARAKAT

 

Pengadilan Negeri Baturaja menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan . Meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan. Anda juga dapat mengirimkan pengaduan secara online melalui email : pengaduan@pn-baturaja.go.id atau masyarakat juga dapat mengirimkan pengaduan melalui sms dengan format : Pengaduan#isi pengaduan kirim ke 087744641222

bluebrowncustomgreenorangepinkredturquoiseyellow