Tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan : 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang Hakim dengan sebutan "Yang Mulia" dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan"Penasihat Hukum" 6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang: -. Senjata api -. Benda tajam -. Bahan peledak -. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. 7. Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda diatas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan, pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut diatas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana. 8. Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang 9. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 10. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 11. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 12. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang 13. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 14. Membuang sampah pada tempatnya. 15. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan. 16. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun viderecorder, di mohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim.
 

JALAN SANTAI "Jum'at Sehat"

Rate this item
(0 votes)

Jum’at, tanggal 30 Oktober 2015 seluruh Hakim, sebagai kegiatan olahraga setiap hari Jumat yang sering kita sebut sebagai “Jumat sehat” Pegawai Pengadilan Negeri Baturaja dan anak-anak PKL melakukan jalan santai. Jalan santai ini di laksanakan untuk mempererat tali silaturahmi antara para hakim dan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Baturaja. [...]

Read more
 1269

Ketua MA: Pemisahan Panitera dan Sekretaris Untungkan Lembaga Peradilan

Rate this item
(0 votes)

K ETUA Mahkamah Agung pada tanggal 8 Oktober 2015 telah menandatangani Peraturan Mahkamah Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Perma bernomor 7 Tahun 2015 ini mengatur pemisahan jabatan panitera dan sekretaris Pengadilan. Terbitnya Perma ini memberikan keuntungan  bagi lembaga peradilan karena akan  melahirkan jabatan struktural baru, peningkatan level eselonisasi dan penambahan usia pensiun.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Hatta Ali, SH, MH, pada saat mengawali  pembinaan teknis dan administrasi yustisial, Jum’at (9/10), di Bali.  Menurut Ketua MA, Perma 7 Tahun 2015 yang terdiri dari 463 ayat ini menghapuskan jabatan wakil panitera dan wakil sekretaris.  Terkait dengan pejabat wakil panitera dan wakil sekretaris yang ada saat ini,  diberlakukan masa tenggang sampai 5 (lima) tahun ke depan. [...]

Read more
 1875

Kini, Ketua PT Berwenang Lakukan Penyumpahan Terhadap Semua Advokat

Jakarta-Humas, Ketua MA mengeluarkan aturan bahwa kini Ketua Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi syarat, baik yang diajukan oleh organisasi advokat yang mengatasnamakan Peradi maupun pengurus organisasi advokat lainnya, hingga tebentuknya Undang-Undang Advokat yang baru. Hal tersebut termuat dalam surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal penyumpahan advokat yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia. [...]

Read more

Pelaksanaan Pemotongan Hewan Qurban Pengadilan Negeri Baturaja

Rate this item
(0 votes)

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gema takbir berkumandang di halaman Pengadilan Negeri Baturaja saat pemotongan hewan qurban yang dilaksanakan Keluarga Besar Pengadilan Negeri Baturaja, yang berupa 1 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1436 H, di Halaman Pengadilan Negeri Baturaja, Pada Hari Jum’at tanggal 25 September 2015. [...]

Read more
 1069

HARI ULANG TAHUN DHARMAYUKTI KARINI Ke-XIII

Rate this item
(0 votes)

Hari Ulang Tahun (HUT) Dharmayukti Karini Ke-XIII Tahun 2015 dilaksanakan oleh Dharmayukti Karini cabang Baturaja pada hari Jum’at tanggal 18 September 2015 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Baturaja. Hadir dalam acara ini adalah Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, para Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, dan anggota Dharmayukti Karini cabang Baturaja. [...]

Read more
 1147

Ibu Mimi Haryani Pimpin Rapat Bulanan PN Baturaja

Rate this item
(0 votes)

Baturaja, 08 September 2015, Bertempat di aula ruang sidang candra dilaksanakan evaluasi kinerja PN Baturaja yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Ibu Mimi Haryani, SH, serta Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Bpk Singgih Wahono, SH dan Panitera/ Sekretaris Bpk M. Roesli, SH. Dalam rapat bulanan ini membahas kinerja yang telah dilaksanakan oleh segenap hakim dan pegawai PN Baturaja mulai dari persidangan, minutasi perkara dan kinerja lainnya baik bagian kepaniteraan maupun kesekretariatan. [...]

Read more
 929

Gugatan Sederhana Diperiksa Hakim Tunggal, Selesai Paling Lama 25 Hari

Perkara dengan acara cepat atau acara singkat hanya dikenal dalam ranah hukum pidana. Namun mulai 7 Agustus 2015, perkara perdata yang nilai gugatannya tidak lebih dari 200 juta dan bukan mengenai sengketa tanah akan diperiksa dengan acara yang sederhana oleh hakim tunggal. Hal ini karena pada tanggal 7 Agustus 2015 telah diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang  Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam memeriksa perkara yang dikategorikan sebagai “gugatan sederhana”, pengadilan harus menyelesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama. [...]

Read more

PN Baturaja Ikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan

Rate this item
(0 votes)

Pengadilan Negeri Baturaja akan  mengikuti  lomba Inovasi Pelayanan Publik yang diselengarakan oleh Mahkamah Agung RI dan beberapa badan peradilan dibawahnya. Dengan ikut berpartisipasinnya Pengadilan Negeri Baturaja di harapkan dapat memacu kenerja pengadilan negara yang ada untuk memberikan pelayanan  terbaiknya dalam memajukan pelayanan publik yang lebih cepat. [...]

Read more
 1867

BERITA POPULER

E-COURT MAHKAMAH AGUNG

 

 

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

  •  e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
  •  e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
  •  e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut. Layanan dan Penjelasan singkat Pendaftaran Perkara Online

 

PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

 

Perkara dengan acara cepat atau acara singkat hanya dikenal dalam ranah hukum pidana. Namun mulai 7 Agustus 2015, perkara perdata yang nilai gugatannya tidak lebih dari 200 juta dan bukan mengenai sengketa tanah akan diperiksa dengan acara yang sederhana oleh hakim tunggal. Hal ini karena pada tanggal 7 Agustus 2015 telah diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang  Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam memeriksa perkara yang dikategorikan sebagai “gugatan sederhana”, pengadilan harus menyelesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Merupakan suatu gebrakan dari Mahkamah Agung sebagai penyelenggara tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagai upaya menciptakan prosedur penyelesaian sengketa lebih sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan, Selengkapnya. /  Download Formulir Gugatan Sederhana

bluebrowncustomgreenorangepinkredturquoiseyellow