Tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan : 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang Hakim dengan sebutan "Yang Mulia" dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan"Penasihat Hukum" 6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang: -. Senjata api -. Benda tajam -. Bahan peledak -. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. 7. Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda diatas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan, pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut diatas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana. 8. Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang 9. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 10. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 11. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 12. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang 13. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 14. Membuang sampah pada tempatnya. 15. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan. 16. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun viderecorder, di mohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim.
 

PENYERAHAN BDBS CABANG BATURAJA

Rate this item
(0 votes)

Rabu, 19 September 2018, Dharmayukti Karini Cabang Baturaja melaksanakan melaksanakan program penyerahan BDBS yang mengusung tema “Melalui Program BANTUAN DANA BEASISWA (BDBS) Dharmayukti Karini Ikut Berperan Meningkatkan pendidikan Anak-Anak Keluarga Peradilan Baturaja” [...]

Read more
 439

Kunjungan Siswa Sespimen Ke Pengadilan Negeri Baturaja

Rate this item
(0 votes)

Baturaja, 18 September 2018 Pengadilan Negeri Baturaja kedatangan 8 orang Siswa Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri dikreg 58 yang melaksanakan tugas Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Induk dan OKU Timur melakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri Baturaja. [...]

Read more
 30

Pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja

Rate this item
(0 votes)

Bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Palembang Rabu 29 Agustus 2018 Pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja bapak DENNIE ARSAN FATRIKA, SH., MH yang semula menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja menjadi Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, yang dilantik langsung oleh bapak OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA, SH, MH (Ketua Pengadilan Tinggi Palembang). [...]

Read more
 149

UPACARA HUT RI KE 73

Rate this item
(0 votes)

Jum’at 17 Agustus 2018, pukul 07.30 WIB, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Baturaja melaksanakan Upacara Bendera dalam Rangka HUT RI yang ke 73 di depan gedung Kantor Pengadilan Agama Baturaja dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun RI ke-73. [...]

Read more
 52

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN NEGERI BATURAJA PERIODE JANUARI 2018-JUNI 2018

Rate this item
(0 votes)

Selasa, 02 Juli 2018. Pengadilan Negeri Baturaja telah menyelesaikan salah satu proses dalam menjaga amanah penjaminan mutu pelayanan pengadilan yaitu Survei Kepuasan Masyarakat. Melalui salah satu CPNS/Cakim Pengadilan Negeri Baturaja, laporan Survei Kepuasan Masyarakat periode Januari 2018 – Juni 2018 dapat diselesaikan.

Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan didasarkan pada Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2014 jo. Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat.

Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat membantu Pengadilan Negeri Baturaja untuk memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Disisi lain, dengan adanya Survei Kepuasan Masyarakat diharapkan timbulnya rasa peduli dari pengguna jasa pelayanan pengadilan terhadap pelayanan yang diberikan.

IMG 20180704 WA0004

IMG 20180531 135542

Adapun Laporan Survei Kepuasan Masyarakat dapat diunduh di bawah ini.[...]

Read more
 574

PERKARA PIDANA SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR DI PENGADILAN NEGERI BATURAJA

Rate this item
(0 votes)

Pengadilan Negeri Baturaja merupakan salah satu pengadilan negeri di wilayah Sumatera Selatan yang memiliki wilayah hukum yang cukup luas. Cakupan wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja dimulai dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.  Pengadilan Negeri Baturaja telah banyak menyelesaikan berbagai perkara pidana dan perkara perdata. Untuk setiap perkara yang masuk, Pengadilan Negeri Baturaja selaku pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang untuk menerima, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 50 dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Perkara pidana merupakan perkara yang cukup banyak masuk setiap tahunnya di Pengadilan Negeri Baturaja. Perubahan jumlah perkara yang masuk setiap tahun terlihat sangat siginifikan. Hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Baturaja menerima setiap perkara di 3 (tiga) wilayah kabupaten. Data jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya di Pengadilan Negeri Baturaja merupakan salah satu data yang harus disediakan oleh Pengadilan Negeri Baturaja mengingat data tersebut merupakan data penting bagi pemerintah kabupaten dan instansi terkait serta akademisi untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi agar pada akhirnya menghasilkan kebijakan-kebijakan strategis guna meminimalisir terjadinya tindak pidana di masing-masing wilayah kabupaten. Namun penyajian data terkait dengan jumlah perkara pidana yang masuk tersebut belum disusun secara sistematis, sehingga sedikit menyulitkan pihak-pihak tertentu untuk mengetahui informasi tersebut.

 

Untuk mengetahui jumlah perkara pidana yang masuk di Pengadilan Negeri Baturaja setiap tahunnya berdasarkan masing-masing wilayah kabupaten, maka penulis menjadikan kebutuhan akan informasi tersebut sebagai salah satu kegiatan dalam pelaksanaan aktualisasi Calon Pegawai Negeri Sipil/Calon Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Pengadilan Negeri Baturaja. Penulis menyusun data jumlah perkara pidana masuk selama 5 (lima) tahun terakhir dimulai dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Penulis menyusun data tersebut secara rinci dan sistematis berdasarkan jumlah perkara pidana masuk setiap bulan, setiap tahun dan setiap wilayah kabupaten.

 

grafik data

 

Untuk mengetahui lebih jelas terkait laporan data jumlah perkara pidana masuk di Pengadilan Negeri Baturaja tahun 2013 – 2017 dapat mengakses data berikut.

 [...]

Read more
 128
Start
1

BERITA POPULER

E-COURT MAHKAMAH AGUNG

 

 

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

  •  e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
  •  e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
  •  e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut. Layanan dan Penjelasan singkat Pendaftaran Perkara Online

 

PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

 

Perkara dengan acara cepat atau acara singkat hanya dikenal dalam ranah hukum pidana. Namun mulai 7 Agustus 2015, perkara perdata yang nilai gugatannya tidak lebih dari 200 juta dan bukan mengenai sengketa tanah akan diperiksa dengan acara yang sederhana oleh hakim tunggal. Hal ini karena pada tanggal 7 Agustus 2015 telah diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang  Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam memeriksa perkara yang dikategorikan sebagai “gugatan sederhana”, pengadilan harus menyelesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Merupakan suatu gebrakan dari Mahkamah Agung sebagai penyelenggara tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagai upaya menciptakan prosedur penyelesaian sengketa lebih sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan, Selengkapnya. /  Download Formulir Gugatan Sederhana

bluebrowncustomgreenorangepinkredturquoiseyellow